Contoh Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) pada sebuah Perusahaan

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Contoh Kasus :

Perusahaan yang menerapkan CSR (Coorporate Sosial Responsbility)

Nama Perusahaan  : United Tractors.Tbk

Program CSR (Coorporate Sosial Responsbility )Yang sudah dilaksanakan :

Perseroan menyadari bahwa operasional kami membawa dampak ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap komunitas lokal di seluruh operasional kami. Kami secara transparan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam mengakomodir kemampuan kami untuk beroperasi. Perseroan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk meminimalisir dampak yang merugikan dan meningkatkan peluang yang bermanfaat.

Visi dan misi dari program CSR Perseroan sejalan dengan strategi Catur Dharma Astra. Visi Perseroan adalah memberikan manfaat bagi setiap stakeholder termasuk komunitas dimana kami beroperasi. Dan misi Perseroan adalah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa dan memelihara keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menciptakan nilai tambah yang lestari.

Kami telah menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam strategi jangka panjang dan jangka pendek. Di dalam strategi jangka panjang, tujuan kami adalah menjadi Green Corporation, yang menjalin hubungan harmonis dengan komunitas lokal, dan pada akhirnya kami ingin memperbaiki kualitas hidup dari komunitas lokal. Kami menetapkan strategi jangka pendek kami ke dalam 5 program, yaitu :

·         UTREES (United Tractors for Nature and Environment Sustainability): Bidang Lingkungan

Merupakan wadah dari seluruh kegiatan CSR yang bertema lingkungan, sebagai wujud kepedulian UT dalam mempertahankan keseimbangan alam dan memperbaiki kerusakan lingkungan

·         UTFUTURE (United Tractors for Education and Bright Future) : Bidang Pendidikan

Mengembangkan program pendidikan terpadu sekaligus menciptakan generasi muda yang berbakat dan penuh potensi.

·         UTGROWTH (United tractors for Generating Opportunities and Wealth) : Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Merupakan wujud partisapasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan kemitraan dengan target masyarakat disekitar operasional perusahaan.

·         UTCARE (United Tractors for Community Health Responsibility) : Bidang Kesehatan Masyarakat

Komitmen Perseroan akan perbaikan kesehatan bagi semua pemangku kepentingan.

·         UTACTION (United Tractors for Emergency Response and Action) : Bidang Tanggap Darurat

Program pengembangan untuk membantu masyarakat mengatasi situasi darurat dengan kami turut berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangan bencana dan proses pemulihan, serta menyediakan bantuan sosial bagi korban dan wilayah terdampak.

Tanggapan Saya :

Menurut saya keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR yang sudah direncanakan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek timbal balik yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan.

Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Saya berharap program-program ini benar-benar terleasisasi agar benar-benar menjamin kehidupan sosial di sekitar perusahaan.

Tugas 1 - Etika Bisnis "Tanggapan Saya Mengenai Kebijakan Ekonomi JIlid III"

Berita dari KOMPAS.com

Kamis, 8 Oktober 2015 | 08:38 WIB

Judul : Ini Rincian Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

Isi :

          Untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi yang tengah melilit perekonomian Indonesia, Rabu (7/10/2015), pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap III. Paket ini untuk melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu. Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

"Untuk kali ini, pemerintah menambahkan satu hal lagi, selain kemudahan dan kejelasan berusaha, yaitu menekan biaya," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Istana Kepresidenan (7/10/2015). Seperti dikutip dari siaran pers Humas Kementerian Koordinator Perekonomian, paket kebijakan ekonomi tahap III mencakup tiga wilayah kebijakan:

1.      Penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas.

2.      Perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR).

3.      Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

1.      Penurunan tarif listrik, harga BBM, dan gas

a.       Tarif listrik

-          Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment).

-          Diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23.00 hingga pagi hari pukul 08.00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

-          Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60 persen dari tagihan selama setahun dan melunasi 40 persen sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya.

b.      Harga BBM

-          Harga avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

-          Harga solar turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi ataupun non-subsidi. Dengan penurunan ini, harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.

-          Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 7.300 per liter (di luar Jamali).

c.       Harga gas

-          Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar 7 dollar AS million metric british thermal unit (MMBTU).

-          Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia dan keramik) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas yang berkontrak kerja sama.

-          Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. "Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya," ujar Darmin.

2.      Perluasan penerima KUR

Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen pada paket kebijakan ekonomi tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. "Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausaha baru," ujar Darmin.

3.      Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal

a.       Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

b.      Beberapa substansi pengaturan baru ini mencakup beberapa hal, seperti:

-          Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam).

-          Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam.

-          Kelengkapan perizinan prinsip:

1.      Proposal, pendirian perusahaan, hak atas tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan.

2.      Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya keputusan tentang hak penggunaan lahan.

c.       Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap): 

1.      Hak guna usaha (HGU) dari semula 30–90 hari menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektar, dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar.

2.      Perpanjangan/pembaruan HGU dari semula 20–50 hari menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektar atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar.

3.      Permohonan hak guna bangunan/hak pakai dari semula 20–50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektar) atau 30 hari kerja (luas lahan di atas 15 hektar).

4.      Perpanjangan/pembaruan hak guna bangunan/hak pakai dari semula 20–50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektar) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 hektar).

5.      Hak atas tanah dari semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja saja.

6.      Penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi2 hari kerja.

d.      Perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

Tanggapan Saya :

Dengan melihat tujuan dan penjabaran dari kebijakan perekonomian jilid 3 di atas, dan tujan dari kebijakan nya, menurut saya kebijakan tersebut sangat bagus yang dimana pemerintah sangat berniat untuk memajukan masyarakat lewat kebijakan-kebijakannya kali ini, kebijakan yang sangat saya setujui yaitu pemerintah mendukung memberikan penduduk Indonesia untuk mendirikan usaha sendiri, baik bagi seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan maupun seorang sudah bekerja. Dimana  kebijakan Perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR) itu bertujuan untuk terciptanya para wirausahawan.

Mengapa saya setuju dengan program ini, itu karena menurut saya Negara yang baik dan kuat itu yaitu Negara yang mempunyai banyak wirausahawan di dalamnya, dengan banyaknya wirausahawan maka Negara ini mampu menghasilkan produk dalam negeri yang banyak, dan apalagi jika wirausahawannya memang banyak, maka dengan kompetisi tersebut para wirausahawan tersebut pasti  akan menimbulkan produk yang berkualitas karena para wirausahawan tidak ingin kalah dengan wirausahawan lainnya.

            Dengan begitu dampak banyaknya wirausahawan akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.

Cotoh : Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang dapat dipandang oleh Negara lain, karena dapat memproduksi kebutuhan dalam negeri sendiri, Negara Indonesia dapat mengurangi import barang luar karena produksi barang dalam negeri sudah mencukupi.

 Akan tetapi saya masih merasa ragu kepada para pemimpin atau pihak-pihak yang bertugas untuk menjalankan program ini, kenapa saya ragu? Seperti hal yang telah terjadi sebelum-sebelumnya pihak-pihak yang bertugas banyak yang menyalahgunakan kedudukannya/menyalahi kekuasaannya, dimana dana untuk para calon wirausahawan malah dijadikan dana untuk memperkaya dirinya sendiri.

Saya berharap apa yang saya ragukan tidak akan terjadi, agar perekonomian Indonesia semakin maju dan berkembang, lewat para wirausahawan-wirausahawan yang lahir lewat adanya kebijakan Perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR).